Situs Pustaka Belajar

Asas-asas Hukum Pidana dan Pembagiannya

loading...
Advertisement


loading...

Asas-asas Hukum Pidana dan Pembagiannya | Ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat akan dapat terpelihara bilamana setiap anggota masyarakat akan mentaati segala peraturan (norma-norma) yang terdapat dalam masyarakat itu. Semua peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang telah berkuasa dalam masyarakat itu yang dikenal sebagai pemerintah.

Namun meskipun segala peraturan ini sudah dikeluarkan, akan tetapi masih ada saja orang yang masih melanggar segala peraturan, misalnya dalam hal kasus pencurian yaitu mengambil barang yang dipunyai oleh orang lain dan yang telah bertentangan dengan hukum (KUHP pasal 362). Terhadap orang tersebut sudah tentu akan dikenakan hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum tersebut. Segala peraturan mengenai pelanggaran, kejahatan dan sebagainya, telah diatur pada Hukum Pidana dan dimuat dalam satu kitab Undang-Undang yang dikenal sebagai Kitab undang-Undang Hukum Pidana yang telah disingkat KUHP.

Pengertian Hukum pidana adalah hukum yang telah mengatur mengenai segala pelanggaran dan kejahatan terhadap segala kepentingan umum, perbuatan mana akan diancam menggunakan hukuman yang merupakan suatu siksaan atau penderitaan.

Dari pengertian hukum perdata diatas maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa Hukum pidana tersebut bukanlah sebuah hukum yang memiliki norma-norma yang baru, melainkan itu hanya mengatur mengenai segala kejahatan dan pelanggarant terhadap norma-norma hukum yang telah mengenai adanya kepentingan umum.

Asas-asas Hukum Pidana dan Pembagiannya


Adapun yang merupakan termasuk didalam pengertian kepentingan umum adalah:
1. Badan Peraturan perundangan negara semisal Negara. Lembaga-lembaga negra, Pegawai negeri, Pejabat negara, Peraturan pemerintah, Undang-undang dan sebagainya.
2. Kepentingan umum pada setiap manusia yakni kemerdekaan, hak milik atau harta benda, kehormatan, raga atau tubuh dan jiwa.

Antara kejahatan dan pelanggaran terhadap perbedaan yang berikutnya ialah:
1. Pelanggaran adalah tentang segala hal yang ringan atau kecil, yang diancam menggunakan hukuman denda, semisal pada sopir mobil yang tidak mempunyai surat izin dalam mengemudi, bersepeda saat malam hari tanpa menggunakan lampu dan lain-lain.

2. Kejahatan adalah tentang soal-soal yang besar, yakni penganiayaan, pencurian, penghinaan, pembunuhan dan sebagainya. Adapun contoh pelanggaran kejahatan dari kepentingan umum itu berkenaan dengan:
- Badan atau peraturan dalam perundangan negara, semisal adanya penghinaan, pemberontakan, tak membayar pajak dan melawan pegawai negeri yang tengah melaksanakan tugasnya.
- Kepentingan hukum setiap manusia yaitu terhadap jiwa: pembunuhan, terhadap tubuh:pembunuhan, terhadap kemerdekaan:penculikan, terhadap kehormatan: penghinaan, dan terhadap milik: pencurian.

Tentang pelanggaran atas kepentingan umum pada setiap manusia akan muncul pertanyaan, apakah hal-hal tersebut bukanlah tentang adanya kepentingan individu yang telah diatur didalam hukum perdata?

Hukum pidana itutak membuat segala peraturan yang baru, melainkan ingin mengambil dari semua peraturan hukum yang lain dimana itu bersifat kepentingan umum.

Memang pada dasarnya semua peraturan mengenai harta miliki, jiwa, raga dan sebagainya dari setiap orang telah termasuk pada Hukum perdata.

Mengenai pencurian, pembunuhan dan sebagainya antara orang-orang yang biasa, semata-mata itu diurus oleh  pengadilan pidana.

Kita telah mengetahui bahwa pengadilan perdata tersebut baru melakukan tindakan jika sudah terdapat pengaduan dari pihak yang telah menjadi korban. Orang tersebut akan sendiri yang mesti mengurus segala perkaranya ke dan di hadapan pengadilan perdata.

Sedangkan didalam hukum pidana yang bertindak dan yang akan mengurus perkara ke dan dihadapan pengadilan pidana, bukanlah dari pihak korban sendiri melainkan menjadi alat-alat kekuasaan negara yang diantaranya hakim, jaksa dan polisi.

Oleh karena kemudian tersebut ternyata bahwa orang-orang yang memiliki kepentingan hukumnya diserang segan, malu-malu atau takut dalam mengurus dari perkaranya ke hadapan pengadilan perdata, maka dapat dengan mudahnya dimengerti, bahwa terdapat banyak perkara yang tak sampai pada pengadilan sehingga telah merajalela pelanggaran terhadap kepentingan hukum orang tersebut.

Kondisi demikian itu tentunya tidak membawa adanya ketertiban dan keamanan didalam masyarakat; sehubungan dengan hal tersebut, dan juga adanya dorongan akan perubahan zaman yang telah menganggap setiap orang ialah anggota masyarakat, maka saat ini setiap serangan atas adanya kepentingan hukum perseorangan tersebut dipandang juga sebagai suatu serangan terhadap masyarakat.

Dan karena masyarakat yang tertinggi tersebut adalah negara, maka negaralah yang berhak dalam memberikan peraturan kepada hakim, jaksa dan polisi yang melakukan tindakan dalam mengurus setiap warga negara yang akan diserang oleh kepentingan hukumnya. Jadi disamping tersebut pelanggaran atas adanya kepentingan hukum setiap orang itu ialah suatu urusan hukum perdata, saat ini hal tersebut termasuk dalam urusan hukum pidana.

Pembunuhan, penculikan, penghinaan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya, sekalipun antara orang-orang yang biasa sudah menjadi kepentingan umum.

Dalam menjaga keselamatan dari adanya kepentingan umum tersebut. Hukum pidana mengadakan adanya suatu jaminan yang istimewa terhadapnya yakni seperti tertulis di bagian terakhir dari pengertian hukum pidana..."

Pidana adalah suatu hukuman berupa adanya siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang paling terpenting didalam hukum pidana. Kita sudah mengetahui bahwa sifat pada hukum itu adalah memaksa dan bisa dipaksakan; dan adanya paksaan tersebut diperlukan dalam menjaga ketertiban, diturutinya segala peraturan hukum atau untuk dapat memaksa si yang melakukan pengrusakan dapat memperbaiki kondisi yang telah dirusakkannya atau mengganti kerugian yang telah disebabkannya.

Pokoknya untuk dapat menjaga dan memperbaiki suatu keseimbangan atau kondisi yang semula.

Akan tetapi didalam hukum pidana paksaan tersebut disertai dengan adanya penderitaan atau siksaan yang berupa hukuman. Hukuman tersebut bermacam-macam jenisnya. Berdasarkan KUHP pasal 10 segala hukuman terdiri dari:
1. Hukuman pokok atau utama yaitu
a. hukuman mati,
b. hukuman penjara (seumur hidup dan hukuman sementara dengan hukuman paling tinggi sebanyak 20 tahun atau sekurang-kurangnya 1 tahun)
c. Hukuman kurungan dengan sekurang-kurangnya selama 1 hari dan setinggi-tingginya dalam 1 tahun.
d. hukuman denda.

2. Hukuman tambahan
a. Pencabutan atas hak-hak tertentu.
b. Perampasan atau penyitaan atas barang-barang tertentu.
c. Pengumuman atas keputusan hakim.
Hukuman-hukuman tersebut dipandang dibutuhkan agar segala kepentingan hukum bisa lebih baik dalam menjamin keselamatannya.

Pembagian Hukum Pidana
Hukum pidana tersebut terbagi atas sebagai berikut:
1. Hukum pidana objektif yang bisa terbagi dalam:
  • Hukum pidana Formal (hukum acara pidana)
  • Hukum Pidana Material.
2. Hukum Pidana Subjektif
3. Hukum Pidana Umum
4. Hukum Pidana Khusus yang juga terbagi dalam:
  • Hukum Pidana Militer
  • Hukum Pidana Pajak (fiskal)
Hukum Pidana Objektif
Hukum pidana objektif adalah segala peraturan yang memiliki larangan atau keharusan terhadap adanya pelanggaran dengan diancam menggunakan hukuman yang bersifat menyiksa.
 
Hukum pidana objektif terbagi dalam hukum pidana formal dan hukum pidana material:
a. Hukum Pidana Formal adalah suatu hukum yang mengatur tentang cara-cara dalam menghukum seseorang yang telah melanggar segala peraturan pidana yang merupakan suatu pelaksanaan yang ada di hukum pidana material.
b. Hukum Pidana Material adalah segala peraturan yang menekankan
  • Segala perbuatan yang bisa mendapatkan hukuman.
  • Siapa yang bisa dihukum
  • Dengan adanya hukum maka apa dapat menghukum seseorang.
Untuk lebih singkatnya Hukuman Pidana Material  tersebut mengatur mengenai apa, siapa dan bagaimana tentang orang bisa dihukum.

Dapat juga di sebut bahwa pada hukum pidana formal atau hukum acara pidana dapat memuat segala peraturan mengenai bagaimana dalam mempertahankan atau memelihara hukum pidana material; dan karenanya dapat memuat cara-cara untuk dapat menghukum seseorang yang telah melanggar peraturan pidana, maka hukum tersebut dinamakan sebagai Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana sudah diatur atau terkumpul dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui disingkat sebagai R.I.B. ( Herziene Inlandsche Reglement = H.I.R)

2) Hukum Pidana Subjektif adalah suatu hak negara atau alat-alat untuk dapat menghukum berdasar atas hukum pidana objektif.

Pada hakekatnya didalam Hukum Pidana Objektif tersebut dalam membatasi hak Negara untuk bertugas dalam menghukum. Hukum pidana subjektif tersebut baru ada, setelah hadir segala peraturan dari Hukum Pidana Objektif yang terlebih dahulu.

Didalam hubungan tersebut telah tersimpul kekuasaan untuk dapat dipergunakan oleh suatu negara, yang memiliki arti bahwa setiap orang itu dilarang dalam mengambil tindakan tersendiri didalam menuntaskan tindak pidana atau perbuatan yang telah melanggar hukum = delik.

3) Hukum Pidana Umum adalah suatu hukum Pidana yang telah berlaku terhadap adanya setiap penduduk (berlaku atas siapapun juga yang ada diseluruh indonesia) kecuali untuk anggota ketentaraan.

4) Hukum Pidana Khusus adalah suatu hukum pidana yang telah berlaku secara khusus kepada orang-orang yang tertentu.

Adapun contohnya hukum pidana khusus yaitu:
a) Hukum pidana militer yang berlaku secara khusus untuk para anggota militer dan mereka yang telah dipersamakan dengan anggota militer.
b) Hukum pidana pajak tersebut berlaku kepada mereka yang tidak membayar pajak dan perseorang.

Demikianlah Asas-asas Hukum Pidana dan Pembagiannya, mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan tentang pengertian hukum perdata.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Asas-asas Hukum Pidana dan Pembagiannya

0 komentar:

Post a Comment

Kepada para pembaca, jika ada sesuatu yang berkesan maka silahkan berkomentar