Situs Pustaka Belajar

Isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang Lengkap

loading...
Advertisement


loading...

Isi dekrit presiden 5 juli 1959 | Inilah isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang sejarahnya berawal dari pembentukan Badan Konstituante yang telah dibentuk melewati pemilihan umum pada tahun 1955 yang dipersiapkan untuk bisa merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai konstitusi yang menggantikan UUDS 1950. Di tanggal 20 November 1956 maka dewan Konstituante memulai suatu persidangan dengan diawali pidato dari Presiden Soekarno. Sidang yang dilaksanakan oleh para anggota Dewan Konstituante ialah untuk dapat menyusun dan menetapkan Republik Indonesia dengan tanpa adanya pembatasan pada kedaulatan. Sampai pada tahun 1959, Konstituante tidak pernah lagi berhasil dalam merumuskan undang-undang dasar yang baru.

Kondisi tersebut semakin mengguncang situasi yang ada di Indonesia. bahkan masing-masing dari partai politik senantiasa selalu berusaha dalam menghalalkan segala cara supaya tujuan partainya bisa segera tercapai. Sementara sejak pada tahun 1956, kemudian kondisi politik negara Indonesia bertambah buruk dan kacau. hal tersebut disebabkan karna adanya daerah-daerah yang mulai bergejolak, serta telah memperlihatkan adanya gejala-gejala separatise. Semisal pembentukan dewan gajah, dewan garuda, dewan manguni dan dewan Banteng. Dewan Lambung- Mangkurat dan sebagainya. Beberapa daerah yang bergejolak tersebut tak mengakui pemerintahan pusat, bahkan mereka mulai membentuk pemerintahan tersendiri.

Isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang Lengkap


Seperti pada pemerintahan Revolusioner republik Indonesia PRRI yang di sumatra dan perjuangan rakyat semesta atau Permesta yang ada disulawesi utara. Kondisi tersebut semakin bertambah kacau dan mampu membahayakan dan mengancam keutuhan negara republik indonesia. Suasana kian bertambah panas, namun sementara itu rakyat sudah tak sabar lagi dalam menginginkan pemerintah untuk segera mengambil sebuah tindakan yang bijaksana untuk dapat mengatasi kemacetan pada sidang konstituante. Namun Konstituante ternyata tak dapat kita harapkan lagi.


Kegagalan Konstituante didalam melakukan pembuatan undang-undang dasar yang baru itu telah menyebabkan negara Indonesia kemudian dilanda kekalutan konstitusional. Undang-undang dasar yang sudah menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintah masih belum berhasil untuk dibuat, sedangkan pada Undang-undang dasar sementara 1950 yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi liberal masih dianggap tak sesuai dengan keadaan kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Untuk dapat mengatasi kondisi yang tak menentu itu maka pada bulan Februari pada tahun 1957 Presiden Soekarno mulai mengajukan suatu konsepsi.

Konsepsi Presiden Soekarno untuk menginginkan terbentuknya kabinet yang berkaki empat dimana (terdiri dari empat partai terbesar seperti PKI, MASYUMI NU dan PNI) dan dewan Nasional yang terdiri atas golongan fungsional yang berfungsi menjadi penasihat pemerintah. Ketua Dewan yang menjabat yaitu presiden sendiri. Konsepsi yang telah diajukan oleh Presiden Soekarno tersebut ternyata memunculkan perdebatan. Berbagai macam argumen antara kontra dan pro yang bermunculan. Pihak yang melakukan penolakan konsepsi tersebut menyatakan bahwa perubahan yang mendasar tersebut yang ada dalam sistem kenegaraan hanya dapat dilakukan oleh Konstituante.

Sebaliknya yang telah menerima konsepsi tersebut telah menyatakan bahwa krisis politik hanya dapat diatasi kalau konsepsi tersebut dijalankan. Di tanggal 22 April pada tahun 1959, maka didepan sidang konstituante Presiden Soekarno kemudian menganjurkan untuk mengembalikan UUD 1945 menjadi Undang-undang dasar Negara RI. Menanggapi pernyataan tersebut maka pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante kemudian mengadakan sidang pemungutan suara. Dengan hasil pemungutan suara tersebut telah menunjukkan bahwa mayoritas dari anggota konstituante telah menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 menjadi Undang-Undang dasar Republik Indonesia.

Namun jumlah anggota konsituante yang hadir tersebut tak mencapai dua pertiga dari jumlah anggota konstituante pada saat itu, seperti yang telah disyaratkan di pasal 137 UUDS 1950. Bahwa pemungutan suara diulang hingga dua kali. Pada pemungutan suara terakhir tersebut diselenggarakan di tanggal 2 juni 1959, akan tetapi juga telah mengalami kegagalan dan tak dapat memenuhi dua pertiga dari jumlah suara yang diinginkan. Maka dengan demikian, sejak pada tanggal 3 juni 1959, Konstituante kemudian mengadakan reses atau istirahat. Untuk dapat menghindari terjadinya bahaya yang telah disebabkan oleh aktivitas partai-partai politik maka pengumuman istirahat dari Konstituante diikuti dengan adanya larangan dari penguasa perang pusat untuk menjalankan segala bentuk aktivitas politik.

Dalam kondisi dan situasi seperti itu maka beberapa tokoh partai politik kemudian mengajukan saran kepada Presiden Soekarno agar dapat mendekritkan untuk pemberlakukan UUD 1945 dan melakukan pembubaran Konstituante. Adanya pemberlakuan kembali Undang-undang dasar 1945 tersebut merupakan jalan yang terbaik untuk dapat mewujudkan adanya persatuan dan kesatuan nasional. Oleh hal tersebut maka di tanggal 5 juli 1959, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang memiliki isi tentang:

1. Pembubaran konstituante; 2. Berlakunya kembali UUD 1945; 3. Tidak berlakunya UUDS 1950; 4. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit presiden kemudian mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat Indonesia, sedangkan untuk kepala staf angkatan Darat (KSAD) kolonel A.H. Nasution telah mengeluarkan perintah harian untuk seluruh anggota TNI-AD untuk dapat mengamankan Dekrit Presiden.

Demikianlah artikel tentang isi dekrit presiden 5 juli 1959, semoga artikel sejarah ini dapat memberikan wawasan tentang isi dekrit presiden 5 juli 1959.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Isi dekrit presiden 5 juli 1959 yang Lengkap

0 komentar:

Post a Comment

Kepada para pembaca, jika ada sesuatu yang berkesan maka silahkan berkomentar